PRODUK HUKUM TENTANG DESA

Bagi rekan-rekan sekdes, para kepala desa, BPD dan perangkat desa yang belum punya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa silahkan diunduh pada link download di bawah ini :
UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kemudian untuk Peraturan pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dapat di unduh pada link download di bawah ini :
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Selanjutnya mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 dapat di unduh melalui link di bawah ini :
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014

Untuk peraturan menteri yang mengatur mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas belum saya sertakan karena memang belum terbit, harap bersabar. Permendagri yang segera terbit setidaknya ada enam, yaitu :

1. Permendagri tentang Keuangan Desa,
2. Permendagri tentang Aset Desa,
3. Permendagri tentang Musyawarah Desa,
4. Permendagri tentang Perencanaan Desa,
5. Permendagri tentang Pembangunan Desa,
6. Permendagri tentang Peraturan Desa.

Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk penyusunan Profil Desa kita masih berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.

Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Lebih lanjut silahkan dipelajari dan akan saya berikan link download-nya di bawah ini:

Permendagri Nomor 12 Tahun 2007

Untuk lampiran-lampirannya klik link di bawah ini :

Lampiran 1 : Daftar Isian DDK

Lampiran 2 : Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan

Lampiran 3 : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Lampiran 4 : Panduan Teknis Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan

Lampiran 5 : Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan

Bagi yang ingin mengetahui KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PER PROVINSI,KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SELURUH INDONESIA dapat diunduh melalui link di bawah ini :

Lampiran : Kode Data Wilayah

MATERI MUATAN UNDANG UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1. AZAS PENGATURAN
2. KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
3. PENATAAN DESA
4. KEWENANGAN DESA
5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
7. PERATURAN DESA
8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
9. PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
10. BADAN USAHA MILIK DESA
11. KERJA SAMA DESA
12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA
13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

TUJUAN DAN ASAS PENGATURAN DESA

TUJUAN PENGATURAN DESA

1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA YANG SUDAH ADA DENGAN KEBERAGAMANNYA SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA NKRI;
2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA;
3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA;
4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI DAN ASET DESA GUNA KESEJAHTERAAN BERSAMA;
5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, SERTA BERTANGGUNG JAWAB;
6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA MASYARAKAT DESA GUNA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM;
7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSBUB MASYARAKAT DESA GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG MAMPU MEMELIHARA KESATUAN SOSIAL SEBAGAI BAGIAN DARI KETAHANAN NASIONAL; 
8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SERTA MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL;
9. MEMPERKUAT MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN.

ASAS PENGATURAN

1. REKOGNISI
2. SUBSIDIARITAS
3. KEBERAGAMAN
4. KEBERSAMAAN
5. KEGOTONGROYONGAN
6. KEKELUARGAAN
7. MUSYAWARAH
8. DEMOKRASI
9. KEMANDIRIAN
10. PARTISIPASI
11. KESETARAAN
12. PEMBERDAYAAN
13. KEBERLANJUTAN

TINJAUAN URGENSI UNDANG UNDANG TENTANG DESA

FILOSOFIS:

DESA MEMILIKI HAK ASAL USUL DAN HAK TRADISIONAL DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN BERPERAN MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

SOSIOLOGIS:

PELAKSANAAN PENGATURAN DESA YANG SELAMA INI BERLAKU SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN, TERUTAMA ANTARA LAIN MENYANGKUT KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DEMOKRATISASI, KEBERAGAMAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, SERTA KEMAJUAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEHINGGA MENIMBULKAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH, KEMISKINAN, DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA YANG DAPAT MENGGANGGU KEUTUHAN NKRI.

YURIDIS:



RUMUSAN PASAL 18B: 2: “NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG” DAN PASAL 18 AYAT (7) DIATUR SECARA SEDERHANA ATAU SUMIR DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004, SEHINGGA PERLU DIATUR LEBIH RINCI DAN KOMPREHENSIF DALAM SATU UNDANG-UNDANG TERSENDIRI.

TUGAS/FUNGSI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA

TUGAS/FUNGSI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan desa pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai desa tetap, yaitu;

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan asal usul masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi asli, bermakna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

4. Demokratisasi, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyrakatan sebagai mitra pemerintah desa.

5. Pemberdayaan masyarakat, bermakana bahwah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan ,program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.


1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa menjelaskan bahwah yang dimaksud dengan administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Jenis-jenis Administrasi Desa meliputi:

a) Administrasi Umum adalah, Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

Bentuk administrasi umum terdiri dari ;

1) Buku Data Peraturan Desa

2) Buku Data Keputusan Kepala Desa

3) Buku Data Inventaris Desa

4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa

5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa

6) Buku Data Tanah di Desa

7) Buku Agenda; dan

8) Buku Ekspedisi



b) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.

Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari:

1) Buku Data Induk Penduduk

2) Buku Data Mutasi Penduduk

3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan: dan

4) Buku Data Penduduk Sementara



c) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolah keuangan pada Buku Administrasi Keuangan.

Bentuk Administrasi Keuangan Desa terdiri dari :

1) Buku Anggaran Penerimaan

2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin:

3) Buku Anggaran Pengelllluaran Pembangunan;

4) Buku Kas Umum;

5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;

6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan

7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

d) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan.

Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1) Buku Rencana Pembanguan

2) Buku Kegiatan Pembanguan

3) Buku Inventaris Proyek; dan

4) Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat



e) Administrasi Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan Pencatatan Data dan informasi mengenai BPD

Bentuk Adminstrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :

1) Buku Data Anggaran BPD

2) Buku Data Keputusan BPD

3) Buku Data Kegiatan BPD

4) Buku Agenda BPD dan :

5) Buku Ekspedisi BPD

Dalam hal pelaksanaan Admnistrasi Desa, Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina dan mengawasinya.

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. Menetapkan Pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi      Desa.

b. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa.

c. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa,dan

d. Memberikan bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

a. Memfasilitasi Adminstrasi Desa

b. Melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan

c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa.



2. TUGAS/FUNGSI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan secara tegas susunan organisasi pemerintahan desa, yakni: Pemerintahan Desa terdiri atas: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya, Pemerintah Desa meliputi: Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sedangkan Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya adalah:

a. Sekretariat Desa: disebut urusan yang terdiri atas:

Ø Kepala Urusan Pemerintahan

Ø Kepala Urusan Pembangunan, dan

Ø Kepala Urusan Umum

b. Pelaksana Teknis Lapangan disebut Pamong, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Unsur Kewilayahan: disebut Dusun yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.



A. Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenagn dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.



Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

e. Membina kehidupan masyarakat desa

f. Membina perekonomian desa

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan



Dalam melaksanakan tugas dan wewenag sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban:

a. Memeegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. Mendamaikan perselisihamn masyarakat di desa

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 ()satu) tahun dalam musyawarah BPD

Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.



B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan

b. Pelaksana urusan administrasi keuangan;

c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta

d. Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.



C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertannggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa



Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.

b. Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;

d. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan

e. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun



Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksana kegiatan pemerintahan desa

b. Pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. Pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan Kepal Desa dan

d. Pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa.



D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa





Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa

b. Membantu membina perekonomian desa

c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;

d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.



Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa;

b. Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potansi desa;

c. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa; dan

d. Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa



E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsure secretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa



Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:

a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;

b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;

c. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;

d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan

e. Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan

f. Membina dan melayani perizinan.



Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa;

b. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa; dan

c. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.



F. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

a. pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;

b. pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan

c. pelaksana kebijakan kepala desa



G. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pamong

Pamong Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan untuk membantu kepala desa yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

Pamong Desa mempunyai fungsi:

a. Pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya di lapangan

b. Pelaksana keputusan desa sesuai bidang tugasnya di lapangan; dan

c. Pelaksana kebijakan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.



H. Hak dan Kewajiban, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang BPD

Anggota BPD mempunyai Hak:

a. Mengajukan rancangan peraturan desa

b. Mengajukan pertanyaan

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih

e. Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai;

d. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e. Memproses pemilihan kepala desa;

f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

c. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang:

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. Menyusun tata tertib BPD.

I. Hubungan Kerja

Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Bersifat “kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa

Bersifat “konsultatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.



Bersifat “koordinatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan