TINJAUAN URGENSI UNDANG UNDANG TENTANG DESA

FILOSOFIS:

DESA MEMILIKI HAK ASAL USUL DAN HAK TRADISIONAL DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN BERPERAN MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

SOSIOLOGIS:

PELAKSANAAN PENGATURAN DESA YANG SELAMA INI BERLAKU SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN, TERUTAMA ANTARA LAIN MENYANGKUT KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DEMOKRATISASI, KEBERAGAMAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, SERTA KEMAJUAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEHINGGA MENIMBULKAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH, KEMISKINAN, DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA YANG DAPAT MENGGANGGU KEUTUHAN NKRI.

YURIDIS:



RUMUSAN PASAL 18B: 2: “NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG” DAN PASAL 18 AYAT (7) DIATUR SECARA SEDERHANA ATAU SUMIR DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004, SEHINGGA PERLU DIATUR LEBIH RINCI DAN KOMPREHENSIF DALAM SATU UNDANG-UNDANG TERSENDIRI.