TUJUAN PENGATURAN DESA
- MEMBERIKAN
PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA YANG SUDAH ADA DENGAN KEBERAGAMANNYA
SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA NKRI;
- MEMBERIKAN
KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
RI DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA;
- MELESTARIKAN
DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA;
- MENDORONG
PRAKARSA, GERAKAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA UNTUK PENGEMBANGAN
POTENSI DAN ASET DESA GUNA KESEJAHTERAAN BERSAMA;
- MEMBENTUK
PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, SERTA
BERTANGGUNG JAWAB;
- MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA MASYARAKAT DESA GUNA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN
KESEJAHTERAAN UMUM;
- MENINGKATKAN
KETAHANAN SOSBUB MASYARAKAT DESA GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG
MAMPU MEMELIHARA KESATUAN SOSIAL SEBAGAI BAGIAN DARI KETAHANAN
NASIONAL;
- MEMAJUKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SERTA MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN
NASIONAL;
- MEMPERKUAT MASYARAKAT DESA
SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN.
ASAS PENGATURAN
- REKOGNISI
- SUBSIDIARITAS
- KEBERAGAMAN
- KEBERSAMAAN
- KEGOTONGROYONGAN
- KEKELUARGAAN
- MUSYAWARAH
- DEMOKRASI
- KEMANDIRIAN
- PARTISIPASI
- KESETARAAN
- PEMBERDAYAAN
- KEBERLANJUTAN
No comments:
Post a Comment